Logika Agama Khilafiyah Itu Tidak Merusak Ukhuwah Islamiyah. Oleh: Ustad Subairi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria.
Ulil Amri itu kalau dalam kitab-kitab tafsir termasuk tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Memang benar pemerintah itu adalah Ulil Amri, tapi Ulil Amri tidak hanya pemerintah. Ulil Amri itu kalau dalam kontek sekarang dan seperti di negara kita ini dari segi pemerintah Ulil Amri itu ada tiga. Yang pertama legislatif, Ulil Amrinya adalah DPR, dalam bidang apa DPR sebagai Ulil Amri? Dalam bidang membuat Undang-Undang atau yang biasa diistilahkan legislasi. Yang kedua Presiden dengan jajaranya dalam bidang pelaksanaan atau Ekskutif. Yang ketiga Yudikatif yaitu MA (Mahkamah Agung) dalam tanda kutif dalam bidang hukum, Tapi Ulil Amri yang lain adalah ulama.
Ulama itu dalam bidang Agama atau masalah keAgamaan, yang rujukannya langsung kepada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis itu Ulil Amrinya adalah ulama. Sehingga dikatakan oleh salah seorang mufassir, ulama itu adalah Umara Al-umara (pemimpin para pemimpin.,Jjadi ada ranahnya sendiri. Karena kalaupun terjadi perbedaan pendapat ulama punya cara sendiri untuk menyelesaikannya.
Berbeda ijtihad ada cara sendiri untuk menyelesaikannya. Bukan dengan penyelesaian politik, tapi ini wilayahnya ulama dengan mengunakan fatwa. Kalau ada ulama berfatwa maka ulama lain boleh juga mengeluarkan fatwa yang berbeda asalkan sama-sama punya argumentasi. Bagi umat silahkan dipilih argumentasi mana yang lebih kuat. Kemudian juga termasuk Ulil Amri juga kalau menurut Muhammad Abduh, Ruasa’ seperti pemimpin Ormas Islam, bahkan pemimpin redaksipun dianggap ruasa’.
Ulil Amri itu tidak tunggal, kita tidak boleh mengatakan Pemerintah bukan Ulil Amri, tetapi pemerintah adalah Ulil Amri dalam bidangnya masing-masing. Polisi lalulintas Ulil Amri dalam mengatur lalulintas, tetapi mufti adalah Ulil Amri dalam mengeluarkan fatwanya.
Bagaimana dengan Kementerian Agama? Kementerian Agama juga Ulil Amri dalam pengaturan berAgama tapi bukan wilayah isi masalah Agama. Misalnya tentang shalat. Terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat shalat tarawih 23 atau 11. Itu bukan Menteri Agama yang menyelesaikan. Shalat subuh pakai qunut atau tidak, termasuk kapan awal bulan suci ramadhan, awal bulan syawal itu bukan domainnya Menteri Agama. Karena Meneri Agama Indonesia itu adalah wilayah politik atau jabatan politik. Ditunjuk bukan karena keulamaanya tapi ditunjuk karena persoalan atau masalah politik.
Suatu saat bisa dari NU, lain kali bisa dari Muhammadiyah, lain kali mungkin bisa dari MUI dari Dewan Dakwah atau mungkin Tentara yang menjadi Menteri Agama. Dan itukan sudah pernah terjadi. Kalau pemerintah ingin ada satu kesatuan dalam masalah Agama harus ada mufti, Malaysia punya mufti negara, mufti negara bahagian. Timur Tengah umumnya punya mufti dan mufti itu dipilih bukan dengan alasan politik tapi karena alasan keulamaan.
Nanti mufti inilah yang membikin anggotanya dia disebut dengan Grand Mufti (mufti Agung). Nanti ada mufti-mufti yang lain dan mereka itulah yang nanti memusyawarahkan. Katanya, di Mesir yang memfatwakan mufti, yang mengumumkan mufti. Menteri Agama cukup menjadi saksi saja. Bahkan Korea Selatan saja punya mufti.
Di Indonesia ini banyak mufti tetapi nama orang, mufti syarfi dan segala macamnya itu. Saya mengkritik orang yang menganggap Khilafiyah itu tidak merusak Ukhuwah Islamiyah, itu tidak, bahkan itu persepsi kita tentang ukhuwah islamiyah yang harus dirobah.
Persatuan umat itu tidak harus umat itu satu, tidak harus semua seragam. Justru persatuan umat itu terjadi tidak terletak disitu. Kita harus mengajari dan menjelaskan kepada umat, bahwa walaupun berbeda dalam masalah-masalah furu’. Masalah yang bersifat khilafiyah tapi kita tetap bersaudara, kita tetap menjaga ukhuwah.
Sekarang ini seolah-olah kan tidak, terkadang pemimpin-pemimpin juga yang mengatakan, wah kalau berbeda seolah-olah kiamat Indonesia ini, dan seolah-olah tidak ada lagi persatuan. Tapi kalau memang bisa satu ya itu sangat bagus sekali.
